Beranda
Tentang Kami
SiPROPER
Sistem Informasi Profil Peradilan Umum
Kata Sambutan
Visi dan Misi
Profil Direktorat
Sejarah Ditjen Badilum
Profil Pejabat Struktural
Profil Hakim Yustisial
Profil Pegawai
Profil PPNPN
Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata
Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana
Redaksi
Tugas dan Fungsi
Tujuh Nilai Mahkamah Agung
Informasi Publik
Rencana Strategis
Statistik Perkara
Perencanaan dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan
Laporan Realisasi Anggaran
Pelayanan Informasi
Profil Pengadilan Negeri
Penelusuran Perkara
Direktori Putusan
Laporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Peraturan
Peraturan Perundangan
Kebijakan Dirjen Badilum
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Publikasi
Layanan Administrasi
Data Hakim dan Panitera
Pengumuman Mutasi Hakim
Pengumuman Mutasi Panitera
Biaya Mutasi
Data Sertifikasi Hakim
Pelaporan
Keuangan Perkara
SURAT ELEKTRONIK
Direktorat
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
LHKPN dan LHKASN
LHKPN
LHKASN
Jam Kerja
Standar Pelayanan
Berita
Berita / Kegiatan
Pengumuman / Surat Dinas
Majalah Dandapala
Hubungi Kami
Beranda
Informasi Publik
Peraturan
Kebijakan Dirjen Badilum
Hasil Rapim Tanggal 12 Juni 2024 ---- Bagi Tenaga Teknis agar segera memperbarui data keluarga di SIKEP paling lambat 20 hari setelah tanggal TPM ditetapkan dan apabila sudah melaksanakan tugas agar segera mengupload Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) / Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) / Nomor Rekening pada SIKEP untuk mempermudah proses pembayaran biaya mutasi.
Display #
5
10
15
20
25
30
50
100
All
Title
Hits
Pemberlakuan Aplikasi Backup Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum
15093
Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Melalui ECourt
28896
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keterangan Elektronik Di Lingkungan Peradilan Umum
23269
Perubahan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding
30068
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Virtual Account untuk Pembayaran Iuran Anggota IKAHI Seluruh Indonesia
28786
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri
41689
Aplikasi Monitoring Delegasi Bagi Ketua Pengadilan Tinggi
28009
Penerapan SOP Kepaniteraan Nomor: 2012/DJU/SK/PS01/12/2018
59634
Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan Melalui Aplikasi SIPP
30197
Surat Edaran tentang Perubahan Tata Cara Pemanggilan Peserta Pelatihan Bagi Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan Umum
30879
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
46723
Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri
64392
Surat Edaran tentang Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti
62495
Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
56552
Pembentukan Satuan Tugas Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) di Lingkungan Peradilan Umum
41540
Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan
71138
Alur Pemberian Layanan Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum
43231
Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum
66329
Penetapan Pemenang Lomba Penilaian Prestasi Kerja Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
64717
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
42403
Start
«
1
2
3
4
»
End
Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum