BerandaInformasi PublikPeraturanKebijakan Dirjen BadilumPetunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

Hasil Rapim Tanggal 2 Februari 2024 Bagi Tenaga Teknis agar segera memperbarui data keluarga di SIKEP paling lambat 20 hari setelah tanggal TPM ditetapkan dan apabila sudah melaksanakan tugas agar segera mengupload Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) / Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) / Nomor Rekening pada SIKEP untuk mempermudah proses pembayaran biaya mutasi.

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

Attachments:
URL	Description	File size	Downloads
1/DJU/OT.01.03/I/2012		0 kB	3259

Hubungi Kami

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI (Lantai 3,4,5)

Jalan Jenderal A. Yani Kav. 58 - By Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telepon: (021) 29079177 (operator)

Media Sosial

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos Bantuan Hukum dan Zitting Plaats

Hubungi Kami

Media Sosial

Link Terkait

Copyright © 2017 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum