logo badilberakhlak

 

 

 

 

 

     Bagi Tenaga Teknis yang sudah melaksanakan tugas di satker yang baru, untuk mengupload permohonan Biaya Pindah di link: "mutasi.badilum.mahkamahagung.go.id", dengan user Kasub Kepegawaian masing-masing satker tujuan.
Print

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Dengar Pendapat DPR dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) memenuhi undangan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghadiri rapat dengar pendapat (RDP), pada Rabu, 13 Mei 2026, membahas tentang pengawasan dan kinerja peradilan.

Dalam RDP ini dilakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP) dan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) MA RI, serta evaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial melalui sistem informasinya.

Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI memaparkan pelaksanaan tugasnya kepada para wakil rakyat yang pada rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, S.H., M.H.

Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum. memimpin instansinya dalam RDP ini. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. turut menghadiri rapat dengar pendapat antara Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI dan Komisi III DPR.

Pada rapat dengar pendapat ini juga dibahas kolaborasi pengawasan dengan Badan Pengawasan MA RI serta langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, bersih dan transparan.