Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dorong Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja
Selama 2 hari pada hari Selasa dan Rabu, 14-15 Oktober 2025, Ditjen Badilum mengundang Badan Pengawasan dan Badan Urusan Administrasi MA untuk memperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri secara online.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. membuka kegiatan ini secara daring dari Makassar dan menyapa pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang hadir. Kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meminta agar meningkatkan akuntabilitas kinerja sehingga mencapai predikat A (memuaskan) dan yang sudah mendapat predikat tersebut agar mempertahankan. Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menyampaikan laporan kegiatan dan menyampaikan untuk tahun 2024, Ditjen Badilum mendapat nilai Akuntabilitas Kinerja 81,10 dan mencapai predikat A (Memuaskan) pertama kalinya.
Auditor Ahli Madya Badan Pengawasan Imam Purnomo, S.E., Ak., menyampaikan materi pertama tentang ikhtisar hasil penilaian akuntabilitas kinerja di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri oleh Badan Pengawasan.
Auditor Ahli Muda Badan Pengawasan Eka Sari Kurniawati, S.E., M.A. menyampaikan materi berikutnya tentang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di pengadilan.
Di hari kedua, Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Badan Urusan Administrasi Didik Purwanto, S.H., M.M. menyampaikan tentang kebijakan penyusunan LKjIP di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Para pimpinan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri selain menerima materi juga dapat berdiskusi langsung dengan para narasumber tentang pelaporan akuntabilitas kinerja.
Selain diikuti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri secara daring, kegiatan ini diikuti pula oleh para pegawai Ditjen Badilum untuk meningkatkan kemampuan menyusun dan mengevaluasi laporan kinerja.
