Bimbingan Teknis Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2025 dari tanggal 23 April 2025 sampai dengan 25 April 2025 di Balikpapan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri, Sekretaris Pengadilan Tinggi, Sekretaris Pengadilan Negeri, Perwakilan dari Kejaksaan Negeri, dan Perwakilan dari Pos Bantuan Hukum baik yang mengikuti secara luring ataupun secara daring.

Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH sekaligus memberikan materi tentang "Prosedur Pemeriksaan Perkara bagi Penyandang Disabilitas" sebagaimana telah terkonsep di dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung. Dalam kegiatan pembukaan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Eliza Octavianti Rogi, S. Pd selaku Ketua Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) dengan tema materi tatacara memangani penyandang disabilitas intelektual khususnya anak dengan down syndrome. dalam sesi tersebut juga turut memberikan materi perwakilan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (POTADS) cabang Balikpapan

 

Di hari berikutnya kegiatan bimtek dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Ibu Zahlisa Vitalitas, SH, MH Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum tentang Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Bapak Achmad Basyari, SE Kepala Seksi Bimbingan I tentang Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan.

 

 

Kegiatan bimbingan teknis dilanjutkan dengan mengunjungi Pengadilan Negeri Balikpapan untuk melaksanakan peninjauan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di pengadilan negeri tersebut. Setelah itu kegiatan dilanjukat dengan diskusi kelompok oleh seluruh peserta dengan tema pembahasan sarana dan prasarana disabilitas yang belum layak pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan hal - hal apa saja yang bisa diperbaiki pada sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Negeri Balikpapan dan satuan kerja masing - masing peserta.

 

 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Bapak Drs. Gufroni Sakaril, MM selaku Ketua Dewan Pertimbangan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan tema Etika Berinteraksi dan berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas, pada sesi tersebut materi juga diberikan oleh Sekretaris Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) cabang Balikpapan. Setelah seluruh tahapan pemberian materi sudah dilaksanakan oleh narasumber, kegiatan bimbingan teknis ditutup oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.