Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyapa Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan Pengadilan Negeri di Bawahnya Secara Online
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan perhatian khusus dalam pembinaan terkait pelayanan pencari keadilan di daerah. Pada hari Rabu, 05 Februari 2025, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyelenggarakan kegiatan sapa Pengadilan dengan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dan pengadilan negeri-pengadilan negeri di bawahnya. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang meliputi pulau-pulau kecil di daerah terluar dan dekat perbatasan negara menjadikan media daring sebagai cara paling efektif untuk melakukan koordinasi dan tukar informasi antara Ditjen Badilum dan pengadilan negeri di wilayah ini.
Secara daring, kegiatan ini dihadiri oleh:
- Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dipimpin oleh ketua PT Kepulauan Riau H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H., beserta para hakim tinggi, pejabat dan pegawai.
- Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dipimpin oleh Ketua PN Tanjung Pinang, Irwan Munir, S.H., M.H.
- Pengadilan Negeri Batam, dipimpin oleh Ketua PN Batam, Bambang Trikoro, S.H., M.Hum.
- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dipimpin oleh Ketua PN Tanjung Balai Karimun, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
- Pengadilan Negeri Natuna, dipimpin oleh Ketua PN Natuna, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H.
Para pimpinan pengadilan negeri didampingi oleh para hakim, pejabat dan pegawai. Dalam kesempatan ini pimpinan pengadilan negeri menyampaikan laporan tentang kondisi dan kendala pelayanan di wilayahnya. Misalnya, Pengadilan Negeri Natuna menyampaikan kondisi kosongnya beberapa pejabat strukturan dan kekurangan pegawai untuk menjalankan tugas di satuan kerja yang terletak di wilayah terluar.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyampaikan langkah-langkah yang dilakukan Ditjen Badilum untuk mengatasi kekurangan pegawai, misalnya dengan memberi kesempatan promosi untuk mengisi jabatan satuan kerja yang terletak di wilayah terluar, serta membantu pengadilan untuk dapat menerima perpindahan pegawai negeri sipil (PNS) dari pemerintah daerah di kabupaten setempat.
Pada pertemuan secara online ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Hasanudin S.H., M.H. dan Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum.
Para pimpinan Ditjen Badilum dalam kesempatan ini meminta satuan kerja untuk dapat menaati peraturan Mahkamah Agung RI terkait pemberian layanan, misalnya dengan penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai ketentuan dan dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seperti penggunaan Register Elektronik.
