Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Buka Rapat Koordinasi Satgas SIPP Tahun 2024

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu komponen penting yang tidak dapat terpisahkan dari peradilan modern saat ini. Walaupun begitu, SIPP saat ini masih memiliki banyak kekurangan untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan jalannya proses bisnis di lingkungan peradilan umum. Dengan demikian, diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk dapat merumuskan dan mengkaji kebutuhan untuk pengembangan yang dibutuhkan, kemungkinan permasalahan dan kendala yang akan dihadapi, dan solusi yang dapat dilakukan sebagai mitigasi terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) SIPP Tahun 2024 pada tanggal 27 s.d. 30 Agustus 2024. Bertempat di The Jayakarta Suites Komodo Flores Hotel, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 755/DJU/SK.TI1.1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas SIPP Tahun Anggaran 2024. Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 dan dimulai dengan laporan kegiatan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Kemudian, kegiatan dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., secara daring dari Tanjungpinang dengan didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H. Pada sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan pentingnya kegiatan rapat koordinasi ini mengingat krusialnya pengembangan SIPP saat ini dalam mendukung kinerja pengadilan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan para anggota satgas bisa mendapatkan pembekalan dan pemahaman yang dibutuhkan dalam pengembangan SIPP ke depannya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini di antaranya: kesadaran keamanan siber, Road Maps SIPP 2025, pengembangan fitur eksekusi pada SIPP, usulan pembaruan pada SIPP, serta perbaikan dan pengembangan fitur pada MIS pengadilan negeri.