Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mewakili Mahkamah Agung RI dalam Rapat Dengar Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat RI

Pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai pelaksana harian Sekretaris Mahkamah Agung RI, mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta ini dibuka oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Ir. Pangeran Khairul Saleh, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstutusi dan Komisi Yustisial.

Memenuhi undangan DPR RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 (dua belas) kali berturut-turut dari BPK. Beliau menyampaikan pelaksanaan anggaran pada tahun 2023, serta tanggapan atas catatan dari BPK. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memaparkan strategi pengelolaan keuangan Mahkamah Agung dalam mempertahankan opini WTP, yaitu dengan memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan, mengurangi temuan BPK dalam pengelolaan keuangan negara, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta meningkatkan kompetensi pengelola keuangan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga memaparkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2023, serta langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dalam menindaklanjutinya, agar mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib dan sesuai dengan peraturan.