Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023
Dalam rangkaian kegiatan akhir tahun, Mahkamah Agung RI menggelar Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023 secara online (daring). Kegiatan ini berlangsung pada hari Jumat, 28 Desember 2023 dengan dihadiri Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, warga peradilan di seluruh Indonesia, serta para jurnalis yang melakukan peliputan terkait peradilan.
Dalam kegiatan ini YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H., memaparkan pencapaian dan kinerja Mahkamah Agung RI selama setahun ke belakang dan mengadakan diskusi dengan para peserta.
Para Pimpinan Mahkamah Agung RI yaitu ikut hadir antara lain YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi , S.H., L.L.M., YM Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H Yulius, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., YM Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., YM Ketua Kamar Pidana, H. Suharto, S.H., M.Hum., dan YM Ketua Kamar Militer, Mayjen TNI (Purn) Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Selain itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH juga hadir mengikuti kegiatan secara langsung di Gedung Mahkamah RI, Jl. Medan Merdeka Utara.
Pada refleksi ini, YM Ketua Mahkamah Agung RI memaparkan upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada peradilan, serta menyampaikan capaian dan penghargaan apa saja yang telah diraih Mahkamah Agung RI dan pengadilan di bawahnya. Misalnya dalam pengelolaan anggaran, Mahkamah Agung RI mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Peradilan terintegrasi (SATU JARI) dan Layanan Terpadu (LENTERA) yang dikembangkan oleh Ditjen Badilum mendapat apresiasi dari YM Ketua Mahkamah Agung, karena memudahkan pengawasan kepada pengadilan dan pemberian layanan kepada masyarakat. Apresiasi diberikan pula pada satuan kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta pengadilan yang mendapat penghargaan pemberian layanan kepada kalangan rentan, termasuk di antaranya Pengadilan Negeri Singaraja.
