logo badilberakhlak

 

 

 

 

 

     Hasil Rapim Tanggal 12 Juni 2024 ---- Bagi Tenaga Teknis agar segera memperbarui data keluarga di SIKEP paling lambat 20 hari setelah tanggal TPM ditetapkan dan apabila sudah melaksanakan tugas agar segera mengupload Surat Perintah Menjalankan Tugas (SPMT) / Surat Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ) / Nomor Rekening pada SIKEP untuk mempermudah proses pembayaran biaya mutasi.
Print

Pembukaan Perumusan Standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan

dsc_3777_edit_web.jpg
SURABAYA - badilum.info.
“Transparansi anggaran dan keuangan merupakan salah satu agenda implementasi perubahan atau reformasi di lingkungan peradilan yang menginginkan adanya perubahan demi masa depan yang lebih baik, melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Inisiatif transparansi anggaran dan keuangan sudah dimulai oleh beberapa pengadilan di Indonesia, dimana dengan model yang cukup menyeluruh sudah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Cilacap dan Kendal sebagai pemicunya, melalui website. Dan model tersebut kemudian berkembang menjadi domestic best practice yang dapat ditiru oleh pengadilan-pengadilan lain di Indonesia”, demikian diungkapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Rum Nessa dalam sambutannya membuka acara Rapat Kerja “Perumusan Standar Model dan Menu Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan”, yang diselenggarakan di Hotel Santika, Surabaya, hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008 pukul 20.00 WIB.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa dengan terciptanya peradilan yang lebih transparansi, diharapkan akan dapat meletakkan pondasi bagi generasi baru demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, dimana peradilan dapat lebih menjawab tantangan-tantangan penyediaan layanan publik, dan lebih profesional dimasa yang akan datang. Pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah dan tidaklah akan selesai seperti membalikkan telapak tangan, dibutuhkan komitmen yang tinggi dan kerja keras dan cerdas, agar semuanya tercapai.

Menurut beliau rapat kerja perumusan standar model dan menu transparansi anggaran dan keuangan peradilan ini merupakan suatu bentuk konkrit dari komitment untuk mendukung keterbukaan dan reformasi peradilan. Ide, wacana serta rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjadi pemikirian yang dapat menjadi reaksi dan aksi yang lebih detil untuk kemudian dapat bermanfaat dan menjadi arah dari peningkatan keterbukaan peradilan, demikian harapan Rum Nussa dalam menutup pidatonya.

Dalam kesempatan itu pula, Jason K. Singer perwakilan MCC untuk Indonesia juga mengatakan: “Proyek ini sudah dimulai 2 tahun lalu atas inisiatif Pemerintah Indonesia, dan telah dilaksanakan oleh KPK dan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan. Reformasi di Pengadilan merupakan rencana utama yang dikerjakan saat ini oleh MCC yang menginginkan Indonesia menjadi lebih baik”.

Rencananya Rapat Kerja yang diselenggarakan atas kerjasama antara Mahkamah Agung dan MCC/USAID Indonesia Control Corruption Project tersebut akan berlangsung sejak tanggal 12 – 16 Agustus 2008, dengan diikuti perwakilan dari Biro Hukum dan Humas, Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Kendal, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Militer Semarang, Pengadilan TUN Medan.(Humas-MARI)

Sumber : www.mahkamahagung.go.id