Ditjen Badilum Hadirkan Operator SAI dan BMN Pengadilan Tinggi Se-Indonesia untuk Koordinasi Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Sebagai instansi pembina pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga bertugas memastikan pelaporan keuangan terhadap anggaran penegakan hukum berjalan dengan baik. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab atas anggaran yang diberikan negara ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri untuk menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pada Rabu-Jumat, 28-30 Januari 2026, Ditjen Badilum mengumpulkan para operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) DIPA 03 dari Pengadilan Tinggi Se-Indonesia untuk koordinasi sekaligus melakukan pengawasan atas laporan keuangan yang disusun seluruh satuan kerja peradilan umum.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum menekankan agar seluruh peserta berkomitmen dalam membuat laporan keuangan yang handal, akurat, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Beliau juga berkesempatan memberikan penghargaan kepada pengadilan tinggi, yang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai koordinator laporan keuangan terbaik atas satuan pengadilan negeri di bawahnya. Pengahrgaan ini diterima oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta (kategori satuan kerja pengadilan negeri sebanyak 1-8 di wilayahnya), Pengadilan Tinggi Padang (kategori satuan kerja pengadilan negeri sebanyak 9-19 di wilayahnya) dan Pengadilan Tinggi Surabaya (kategori satuan kerja pengadilan negeri sebanyak 19-36 di wilayahnya)

Dalam kegiatan yang berlangsung di Yogyakarta tersebut, peserta disuguhkan dengan berbagai materi dari Narasumber kompeten dan profesional, baik dari internal maupun eksternal Mahkamah Agubg. Di antaranya, hadir narasumber dari Biro Keuangan MA, Biro Perlengkapan MA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilum. Koordinasi ini juga menjadi kesempatan bagi para operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Barang Milik Negara (BMN) Pengadilan Tinggi untuk berdiskusi dengan pimpinan Ditjen Badilum terkait pengelolaan keuangan.