Ditjen Badilum dan Bawas MA Diskusikan Kerja Sama Teknologi Informasi untuk Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menerapkan teknologi informasi dalam pembinaan di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, misalnya dengan penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI). dan pemanfaatan jaringan kamera CCTV untuk memantau layanan. Hal ini mendapat apresiasi berbagai kalangan di dalam maupun luar negeri.

Kali ini pada hari Kamis, 13 November 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mendapat kunjungan dari Badan Pengawasan (Bawas) mahkamah Agung RI, untuk menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas pengawasan dan tindak lanjut pengaduan kepada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang dilakukan Bawas. Hadir pada kegiatan di Command Center Ditjen Badilum ini Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan), Kusman, S.IP., S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan), Drs. Andi Kurniawan, M.M. (Sekretaris Badan Pengawasan) dan tim IT Bawas.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. bersama para pejabat tinggi pratama Ditjen Badilum menyambut para tamu dari Bawas dan memaparkan penerapan teknologi informasi. Beliau melakukan demo contoh pemantauan ruang sidang dan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, di mana pemantauan dengan CCTV ini memungkinkan Ditjen Badilum memastikan keseusaian pelayanan dengan aturan Mahkamah Agung RI.

Dalam kunjungannya para Inspektur Wilayah Bawas menjajaki kemungkinan pemanfaatan teknologi informasi ini untuk mempermudah proses dan efisiensi biaya. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyambut baik, namun menyampaikan bahwa perlu dilakukan penyesuaian alur kerja sama, karena selama ini prioritas dari Ditjen Badilum adalah untuk pembinaan dengan perbaikan, bukan untuk mencari kesalahan atau menghukum satuan kerja yang belum sesuai. Dengan rapat ini diharapkan kerja sama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Badan Pengawasan dapat lebih baik lagi ke depannya, dan dapat berdampak positif pada peningkatan pelayanan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.