Delegasi MA menghadiri First Asianlii Conference

Dirjen Badan Peradilan Umum Cicut Soetiarso bersama Hakim Agung Artidjo Alkostar, Dirjen Peradilan Agama Wahyu Widiana, Asep Nursobah, Nahison Dasa Brata dan Tietie Pudji Utami menghadiri konfrensi AsianLII ( Asian Legal Information Institute) yang pertama di Sydney Australia. Konfrensi dengan judul “Building Capacity for Free Access to Law in Asia” ini berlangsung dari tanggal 23- 25 Februari 2009. Konferensi membahas banyak hal penting tentang akses hukum gratis di wilayah Asia.Graham Greenleaf, (CO Director AUstLII) menyatakan di antara delegasi yang hadir, Indonesia mengirimkan delegasi yang jumlahnya paling banyak pada konferensi tersebut.

Cicut Sutiarso menyatakan kebijaksanaan dan langkah konkret Mahkamah Agung telah membuka mata dunia bahwa keterbukaan pengadilan dan akses gratis bagi masyarakat terhadap hukum khususnya dokumen atau putusan pengadilan di seluruh tingkatan dapat mengembalikan martabat pengdilan pada posisi yang lebih terhormat.

Dirjen Badilag telah melakukan peranannya yang sangat baik dengan mewujudkan isi dan maksud SK KMA 144/2007 . Melalui presentasinya di dalam konferensi tersebut melengkapi apa yang telah dipaparkan sebelumnya oleh Hakim Agung Artidjo Alkotsar, dan pada akhir komentarnya, Dirjen Badilum mengharapkan kepada , penting untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu serta diyakini akan menambah kepercayaan masyarakat terhdap badan peradilan sertperlunya Peradilan Umum untuk mempublikasikan putusan putusan perkara Pengadilan Tinggi dan Negeri dari Seluruh Indonesia melalui situs www.asianlii.org dalam rangka transparansi peradilan dan peningkatan akses publik global terhadap putusan perkara Pengadilan Pengadilan Negeri dan Tinggi di Indonesia

Situs web AsianLII (Asian Legal Information Institute) adalah suatu situs web yang memuat informasi hukum dari 28 negara Asia yang tersebar antara Jepang di timur sampai Afghanistan di barat, dan dari Mongolia di utara sampai Timor Leste dan Indonesia di selatan.  Akses terhadap situs ini bebas, dan tidak dipungut bayaran. Situs ini, kini, menyiapkan 189 database tentang peraturan perundang-undangan, laporan pembaharuan hukum, jurnal hukum dan informasi lainnya tentang hukum, dengan lebih dari 300.000 dokumen.