logo badilberakhlak

 

 

 

 

 

  • PERKARA

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam ...

    Lebih Lanjut

  • GUGATAN SEDERHANA

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan.

Kebijakan Dirjen Badilum

book putusan

Berisi Peraturan maupun Kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Evaluasi Implementasi SIPP

icon productivity

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri

Elektronik Surat Keterangan

resume a0572

Permohonan Surat Keterangan dari Pengadilan secara Elektronik

SiPAPU Administasi Peradilan

tracking png 6 74f8a

Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Pelaporan Elektronik

report icon 0446e

Pelaporan Perkara dan Selain Perkara Secara Elektronik

Layanan Elektronik Terpadu

lentera ad2b0

Layanan Elektronik Terpadu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum [Buku Panduan]

Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia Yaitu :

"Terwujudnya Badan Peradilan Umum yang Agung"

 

Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:

  • Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Umum

Menjaga kemandirian badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1. Upaya menjaga badan peradilan umum yang mandiri, dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan guna mendapatkan hakim yang berintegritas dan profesional

  • Meningkatkan Dukungan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melali penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

  • Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan umum melalui Profil Asesmen, Uji Kepatuhan dan Kelayakan, Studi Banding, Bimbingan Teknis, serta Diskusi Kelompok Terfokus secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan kepemimpinan badan peradilan umum yang profesional.

  • Meningkatkan Kerdibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi badan peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Berita / Kegiatan

Pengumuman / Surat Dinas

Majalah Dandapala

dandapala

Artikel Hukum

article blog sign icon icons.com 51086 5191c

Statistik Perkara

statistik perkara baru

 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Profil Pengadilan

pengadilan

Pengaduan SIWAS MA RI

survey fd288

Perpustakaan Mahkamah Agung RI

perpustakaan

 

Perkusi Pengawasan Eksekusi

perkusi2 e4f43

JDIH Mahkamah Agung RI

logo jdih2 00cb2

 

SISUPER Survei Elektronik

survey 3eb8c

SP4N LAPOR!

span_lapor.jpg